RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan momen halalbihalal sebagai ajang konsolidasi untuk memperkuat kinerja pascalebaran. Pertemuan ini menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu yang hadir di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu 25 Maret 2026, ialah Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Ia menyebut, halalbihalal kali ini tidak sekadar tradisi tahunan tetapu turut menjadi sarana koordinasi penting dengan gubernur terkait berbagai program prioritas.

"Ini tidak hanya forum silaturahmi. Akan tetapi juga forum koordinasi setelah Lebaran,” ujarnya.

Berbagai topik yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi ketahanan pangan hingga perbaikan infrastruktur. Selain itu, topik hangat arus mudik dan balik di daerah juga turut dievaluasi.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, juga menilai momen pascalebaran sebagai waktu tepat untuk membangun kembali semangat kerja. Ia menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjaga soliditas antar pemerintah daerah.

“Ini momentum untuk saling memaafkan sekaligus memperkuat kebersamaan,” katanya. Ia menyebut sinergi dengan Forkopimda menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pelayanan.

Dyah mengungkapkan, pihaknya telah langsung menggelar apel pagi usai cuti bersama berakhir. Dalam apel tersebut, ASN diminta kembali fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya juga menyampaikan arahan kepada ASN agar kembali bekerja optimal, sejalan dengan arahan Pak Gubernur,” jelasnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ritme kinerja pemerintahan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, ASN tidak boleh kehilangan semangat setelah libur panjang. Ia meminta seluruh aparatur meningkatkan komitmen pengabdian kepada masyarakat.

“Setelah mudik jangan malah malas, tingkatkan pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap setiap keluhan warga.

Menurut Luthfi, halalbihalal bukan sekadar seremoni atau tradisi tahunan. Kegiatan ini menjadi sarana menyatukan persepsi sekaligus mempererat hubungan kerja antar daerah.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang solid, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin meningkat.