RRI.CO.ID. Semarang : Pemerintah terus melakukan pendataan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah yang berada di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi mereka tetap aman di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Pemantauan itu dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Koordinasi juga dilakukan dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memperoleh informasi terkini mengenai situasi di lapangan.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan informasi terbaru masih menunggu laporan dari para pekerja migran maupun perwakilan Indonesia di negara setempat. Komunikasi dengan pihak KBRI dan KJRI di negara-negara Timur Tengah pun telah diperkuat sejak awal eskalasi konflik.

"Sekarang ini kan selain pekerja migran, ada juga jemaah umroh. Sejauh ini ya, kalau kita lihat komposisinya pasti sejauh ini aman terkendali," ujar Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 5 Maret 2026.

Menurut Dzulfikar, kehadiran negara menjadi prinsip utama dalam memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri. Pemerintah berupaya memastikan setiap perubahan situasi dapat direspons dengan cepat melalui jalur komunikasi yang telah disiapkan.

Menurutnya, selain pekerja migran, terdapat pula jemaah umrah asal Indonesia yang sedang berada di kawasan tersebut. Namun hingga saat ini kondisi mereka dinilai juga masih dalam keadaan aman dan terkendali.

Ia juga menyampaikan, pemerintah telah menyebarkan nomor hotline kepada para pekerja migran dan warga Indonesia yang berada di Timur Tengah. Nomor tersebut dapat dihubungi kapan saja apabila mereka membutuhkan bantuan atau melaporkan kondisi darurat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan perlindungan kepada pekerja migran asal Jawa Tengah. Menurutnya jika situasi mengharuskan, Pemerintah Daerah siap mengambil langkah pemulangan terhadap pekerja migran yang terdampak.

Luthfi memastikan Pemprov Jateng terus melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran, termasuk kasus keberangkatan nonprosedural.

“Jika memang diperlukan untuk dipulangkan, maka langkah itu akan kami tempuh,” ujar Ahmad Luthfi saat berdialog dengan Dzulfikar.