RRI.CO.ID, Semarang - Kolaborasi pemerintah daerah dan asosiasi perumahan berhasil memangkas angka kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog) di Jawa Tengah selama 2025. Angka backlog berkurang 274.514 unit dalam satu tahun.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut, awal 2025, backlog tercatat 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, sisa kebutuhan turun menjadi sekitar 1.058.454 unit.

"Backlog kita hampir 1 juta artinya ini PR yang harus kita keroyok bersama. Termasuk, mengandeng Real Estate Indonesia(REI) dan asosiasi pengembang yang lain," ujarnya usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu, 11 Februari 2026. 

Luthfi mendorong percepatan penyediaan rumah sebagai bagian pengentasan kemiskinan sekaligus menyukseskan program 3 juta rumah Presiden. Upayanya, lewat program perbaikan rumah tidak layak huni  juga merehabilitasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Adapun, dalam menyukseskan program tersebut, Gubernur mengingatkan pada pengembang agar wajib memperhatikan ketersediaan lahan. Lahan sawah dilindungi tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman.

Luthfi juga mendorong agar setiap rencana pembangunan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait tata ruang. Pengawasan ini penting agar pembangunan tetap tertib dan berkelanjutan.

"Untuk lahan hijau sudah saya koordinasikan khususnya dengan REI. Pemerintah pusat lewat Kementerian ATR/ BPN sudah membuat kebijakan, jadi kabupaten/kota bisa mengajukan dan kita lakukan evaluasi atau buat pengganti Lahan Sawah Dilindungi (LSD), akan kita sosialisasikan," ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah REI Jawa Tengah, Hermawan Mardiyanto menyebut kebutuhan rumah di masyarakat saat ini masih sangat tinggi. "Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan," katanya.

Keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dinilai membantu percepatan target. Penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan turut mendorong akses masyarakat memiliki rumah.