RRI.CO.ID, Semarang - Sekretaris Daerah(Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengajak pengusaha hotel dan restoran untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan wisata syariah. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Welcoming Dinner Rakernas 1 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin, 9 Februari 2026.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memprioritaskan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi halal berbasis syariah pada 2027. Sumarno menegaskan pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan konsumsi masyarakat.

Peningkatan kunjungan wisatawan dinilai mampu menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah di berbagai wilayah."Dengan kunjungan yang lebih banyak, otomatis konsumsi meningkat. Dampaknya langsung dirasakan oleh pelaku UMKM," ujarnya.

Menurutnya, struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini masih didominasi konsumsi rumah tangga. Mendatangkan lebih banyak wisatawan menjadi strategi efektif mendongkrak daya beli.

Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah provinsi membentuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif melalui penataan birokrasi. Integrasi ini diharapkan menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif.

Selain wisata syariah, pemerintah provinsi juga menyoroti potensi wisata olahraga sebagai daya tarik baru. Setiap kabupaten dan kota didorong rutin menggelar kegiatan olahraga, khususnya lari, untuk menarik kunjungan.

"Baik itu road run maupun trail run. Ini cara paling mudah untuk mendatangkan orang," tutur Sumarno. 

Sumarno mengapresiasi dipilihnya Jawa Tengah sebagai tuan rumah pertemuan nasional tersebut. Ia berharap para pelaku usaha turut mempromosikan potensi wisata Jawa Tengah ke berbagai daerah.

Sementara, Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani menyampaikan sejumlah masukan terkait regulasi usaha dan standarisasi akomodasi agar iklim usaha pariwisata semakin sehat. "Problem ini memang urusan pemerintah pusat, tapi mungkin sebagai Pemprov perlu tahu juga," ucapnya.