RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Tegal tidak berhenti pada fase darurat. Pemerintah diarahkan menyiapkan hunian sementara(huntara) sebagai tahap awal menuju hunian tetap(huntap) yang aman.

Instruksi itu disampaikan saat rapat koordinasi darurat di Posko Terpadu Kesehatan Desa Padasari, Tegal, Rabu, 4 Februari 2026. Luthfi meminta seluruh unsur siaga untuk mencegah kejadian susulan yang tak tertangani.

Luthfi menyoroti sekitar 250 rumah yang tak bisa dibangun kembali di lokasi semula. Kondisi ini menuntut relokasi terencana dengan pendataan warga secara detail.

Pembangunan hunian tetap juga harus ditopang kepastian hukum atas lahan relokasi. Pemda diminta segera memetakan lokasi yang layak, sementara pembangunan ditangani provinsi.

Relokasi, lanjutnya, perlu mempertimbangkan aspek sosial agar warga bisa mandiri di tempat baru. Ia menyebut kehadiran negara harus memberi kepastian hidup bagi korban bencana.

Ia menegaskan, bantuan tidak boleh bersifat sesaat. Warga terdampak harus mendapat kepastian hunian dari huntara hingga huntap secara terencana.

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup,” ujarnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar warga, menurutnya, wajib dipastikan sejak hari pertama. Dapur umum, layanan pendidikan, dan kebutuhan harian harus tersedia memadai.

Gubernur juga meminta percepatan perbaikan infrastruktur terdampak melalui koordinasi dinas terkait. Jalan dan jembatan diprioritaskan agar mobilitas logistik segera pulih.

Ia menargetkan penanganan jembatan putus maksimal sepekan, bahkan idealnya tiga hari karena dinilai penting bagi distribusi bantuan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta TNI, Polri, dan SAR siaga penuh mengantisipasi potensi pergerakan tanah susulan. Langkah pencegahan dinilai sama pentingnya dengan penanganan darurat.

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman melaporkan pergerakan tanah masih dinamis hingga Rabu sore. Sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa mengungsi ke titik aman.

Pemkab telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari dan mengaktifkan posko komando. Penanganan difokuskan pada logistik, layanan kesehatan, dan dapur umum berkapasitas 1.050 porsi tiap makan.

"Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelepon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp300 juta,” kata Ischak.