RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan rehabilitasi hutan sebagai strategi jangka panjang mencegah longsor berulang di Gunung Slamet. Langkah ini diambil karena banjir dan longsor di kawasan tersebut terus terjadi sejak tahun 2022.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Widi Hartanto, menyebut rehabilitasi akan difokuskan pada kawasan dengan tutupan vegetasi yang menurun. Area hutan lindung dan hutan produksi yang mulai jarang akan segera ditanami kembali.

Penguatan daya dukung lingkungan sangat mendesak untuk menghadapi curah hujan ekstrem. "Pemprov Jateng juga sudah mengajukan kepada Kementerian Kehutanan agar kawasan hutan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional yang meliputi lima kabupaten," kata Widi, Rabu 28 Januari 2026.

Menurutnya, bencana yang terjadi belakangan ini murni disebabkan faktor alam. Curah hujan di hulu yang mencapai 100–150 milimeter per hari.

"Kondisi ini membuat limpasan permukaan melaju cepat dan memperbesar risiko erosi serta longsor. Wilayah Sub DAS Penakir yang mencakup Pulosari dan Moga didominasi lereng curam hingga sangat curam," jelas Widi.

Lebih lanjut, ia menegaskan, struktur tanah latosol yang gembur memperparah keadaan karena mudah jenuh air dan kehilangan daya ikat. Hal ini sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat mengenai penyebab bencana.

"Oleh karena itu, ia menegaskan, banjir dan longsor tersebut tidak terkait aktivitas penambangan. Jenis tanah latosol yang gembur dan mudah jenuh air memperparah keadaan karena tanah mudah kehilangan daya ikat dan bergerak," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin juga telah meninjau lokasi dan menemukan banyak tumbuhan dengan akar segar yang tergerus air. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov Jateng untuk mengusulkan status hutan lindung tersebut kepada pemerintah pusat guna perlindungan lebih maksimal.

Diberitakan RRI sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan longsor di lereng Gunung Slamet dipicu hujan ekstrem, bukan aktivitas pertambangan. Kepastian ini didapat berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan kajian teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah.