RRI.CO.ID, Semarang - Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,Susilo Surahman mengatakan penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali membuka perdebatan panjang dalam ruang publik kita. Sebagian masyarakat menilai keputusan ini sebagai pengakuan atas jasa besar Soeharto dalam pembangunan ekonomi, swasembada pangan, dan stabilitas politik.

"Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah bentuk pengaburan sejarah," katanya, Rabu, 28 Januari 2026.

Namun, tidak sedikit pula yang menganggap penetapan ini sebagai bentuk pengaburan sejarah, karena masa pemerintahannya juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan demokrasi, dan praktik korupsi yang mengakar.

Bangsaan ini memiliki ingatan kolektif yang berlapis. Ada generasi yang mengenang Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan" yang membawa kemajuan, tetapi ada pula yang menyimpan memori pahit tentang represi politik, pembungkaman oposisi, dan tragedi kemanusiaan.

Ingatan kolektif bangsa bukanlah satu suara, melainkan mosaik pengalaman yang harus diakui secara jujur.

Kriteria pahlawan menekankan jasa besar, keteladanan, dan pengabdian kepada bangsa. Dari sisi pembangunan, Soeharto memang memiliki catatan positif.

Namun dari sisi moral, demokrasi, dan keadilan, rekam jejaknya menimbulkan tanda tanya besar.

Penetapan ini menguji konsistensi bangsa dalam menilai kepemimpinan: apakah kita menimbang hanya keberhasilan material, atau juga integritas moral dan keadilan sosial.

Dalam perspektif etika dan spiritualitas, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan. Al-Qur’an menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa yang menindas.

Maka, gelar pahlawan seharusnya mencerminkan teladan moral, bukan sekadar pencapaian politik. (Rel/Put)