RRI.CO.ID, Jakarta — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta pemerintah menjaga pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan memperkuat pangan lokal dalam program perbaikan gizi nasional. Hal itu disampaikan menyusul adanya petunjuk teknis distribusi susu formula lanjutan dan formula pertumbuhan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah menurunkan angka stunting dan memperbaiki gizi anak Indonesia. Namun, IDAI menilai distribusi susu formula secara massal tanpa indikasi medis berpotensi mengganggu keberhasilan program ASI eksklusif.

Menurut Piprim, kebijakan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Ia menegaskan susu formula seharusnya hanya diberikan pada anak dengan kondisi medis tertentu dan melalui pengawasan tenaga kesehatan.

“Negara harus hadir sebagai pelindung kesehatan anak Indonesia. Kebijakan gizi harus tetap mengutamakan perlindungan ASI,” ujar Piprim dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026.

Ketua Satgas ASI IDAI, Naomi Esthernita F. Dewanto menegaskan ASI memiliki kandungan penting yang tidak dapat digantikan susu formula. Menurutnya, ASI mengandung zat kekebalan tubuh, bakteri baik untuk kesehatan usus, serta komponen penting untuk pertumbuhan otak anak.

“ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Anak-anak membutuhkan perlindungan alami dari ASI agar tumbuh sehat dan optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Yoga Devaera menilai pencegahan stunting lebih efektif dilakukan melalui pemberian makanan pendamping ASI berbahan pangan lokal yang kaya protein hewani. Ia menyebut telur, ikan, ayam, dan daging merupakan sumber nutrisi penting bagi anak usia di atas enam bulan.

Oleh karena itu, IDAI mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran untuk penguatan pangan lokal dibanding pengadaan susu formula komersial. Dalam sikap resminya, IDAI juga meminta adanya harmonisasi kebijakan antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan agar seluruh program gizi nasional tetap selaras dengan perlindungan ASI dan standar kesehatan anak.

Selain itu, IDAI meminta pemerintah meninjau ulang petunjuk teknis distribusi susu formula lanjutan dan formula pertumbuhan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan anak Indonesia di masa depan. IDAI berharap seluruh kebijakan gizi nasional benar-benar berpihak pada hak tumbuh kembang anak demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.