RRI.CO.ID, Semarang- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Nezar Patria menilai tata kelola platform digital menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Hal itu disampaikannya saat menghadiri workshop “UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators, Digital Platforms, and Civil Society” di Auditorium FISIP Undip Semarang, Kamis 7 Mei 2026.

Menurut Nezar, ruang digital berkembang pesat dan penyebaran informasi di media sosial meningkat. Negara-negara ASEAN saat ini menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana mengatur platform digital agar tetap menjadi ruang yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.

“Memang ini merupakan persoalan yang dihadapi negara-negara ASEAN. Bagaimana mengatur platform agar dapat menjadi ruang digital yang bermanfaat bagi publik, sekaligus mampu menjamin rasa aman bagi seluruh pengguna platform digital,” katanya.

Ia menjelaskan tantangan tata kelola platform digital semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyebaran misinformasi dan disinformasi, perlindungan data pengguna, hingga pengawasan terhadap konten di ruang digital. Oleh karena itu, menurut Nezar, diperlukan pendekatan kolaboratif antarnegara ASEAN dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi yang efektif.

“Kita berdiskusi bersama mengenai bagaimana menciptakan pengaturan platform yang efektif dan efisien, sekaligus tetap melindungi kebebasan berekspresi dan keamanan para pengguna platform digital,” ujarnya. Nezar mengatakan Indonesia juga berupaya menyesuaikan kebijakan tata kelola platform digital dengan pedoman internasional yang disusun melalui UNESCO Guidelines on Platform Governance.

Pedoman tersebut menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pengelolaan platform digital. Ia menambahkan forum yang digelar UNESCO bersama FISIP Undip tersebut juga menjadi sarana berbagi pengalaman antarnegara ASEAN terkait tantangan pengelolaan platform digital di kawasan.

Menurutnya, penguatan komunikasi regional penting dilakukan agar negara-negara ASEAN memiliki kesepahaman dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Workshop tersebut diikuti regulator, akademisi, masyarakat sipil, dan perwakilan platform digital dari berbagai negara Asia Tenggara untuk membahas penguatan tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia dan perlindungan pengguna ruang digital.