Belanja Daerah Kabupaten Kendal TA 2026 Naik Menjadi Rp2,705 Triliun

RRI.CO.ID, Kendal - Belanja Daerah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2026, yang semula Rp 2,594 triliun, naik menjadi Rp 2,705 triliun. Hal ini terungkap dalam persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kendal tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin 14 September 2026.

Pendapatan Daerah, yang semula sebesar Rp 2,544 triliun, naik menjadi Rp 2,574 triliun. Sedangkan Defisit Anggaran, yang semula sebesar Rp 50 miliar, nanti menjadi Rp 131,292 miliar.

Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang semula sebesar Rp 50 miliar, naik menjadi sebesar Rp 131,292 miliar. Angka tersebut bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, kesepakatan ini merupakan wujud nyata dari sinergi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan amanah pemerintahan daerah. Proses pembahasan yang yang telah dilaksanakan dengan berbagai pandangan, masukan, saran serta koreksi yang konstruktif merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kendal yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu dalam seluruh tahapan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026," ucapnya.

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq mengatakan, pembahasan KUPA-PPAS yang berfokus pada penyesuaian target pendapatan dan penambahan alokasi belanja daerah secara transparan. Mengarahkan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur serta optimalisasi pelayanan dasar.

"Hasil kesepakatan bersama KUPA -PPAS Perubahan ABPD ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Yaitu sebagai landasan pelaksanaan program dan pelayanan publik serta menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan Raperda tentang APBD Perubahan guna dibahas lebih lanjut dengan DPRD," jelasnya. (FR)