OTT di Pati Jadi Momentum Inspektorat Perkuat Pengawasan Pemerintah Desa

RRI.CO.ID, Pati – Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati menjadi momentum bagi Inspektorat Daerah untuk memperkuat pengawasan dan pendidikan antikorupsi di tingkat pemerintah desa. Desa menjadi salah satu prioritas pengawasan Inspektorat Pati karena pengelolaan anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan pengawasan yang ketat.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, mengatakan langkah penguatan pengawasan tersebut mulai dilakukan melalui kegiatan pendidikan antikorupsi bagi pemerintah desa. Program tersebut digelar di Ruang Pesantenan Inspektorat Daerah Pati, Senin 31 Agustus 2026.

“Permulaan di desa ini momentumnya dapat setelah ada KPK turun. Fokusnya di pemerintah desa,” kata Teguh.

Menurut Teguh, pemerintah desa menjadi sasaran penting dalam upaya pencegahan korupsi karena memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai anggaran untuk pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tahap awal diikuti perwakilan dari Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati. Peserta tersebut menjadi bagian dari langkah awal program yang selanjutnya akan diperluas ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pati hingga November 2026.

Selain pendidikan antikorupsi, penguatan tata kelola bantuan keuangan desa juga menjadi perhatian. Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, mengingatkan pemerintah desa agar pelaksanaan bantuan keuangan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan.

“Kita sampaikan melalui Perbup Nomor 30 Tahun 2023, ada pasal yang memuat ketentuan. Termasuk kegiatan yang bisa dilaksanakan,” ujar Riyoso.

Teguh menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak akan berhenti pada kegiatan sosialisasi. Inspektorat akan melanjutkan pengawasan melalui pemeriksaan reguler serta menindaklanjuti aduan yang disampaikan masyarakat.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap aturan dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.

Teguh berharap desa antikorupsi dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa lainnya di Kabupaten Pati. Penguatan tata kelola dan pengawasan di tingkat desa dinilai penting untuk memastikan anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(agp)