Sekda Jateng: Inspektorat Garda Terdepan Teladan Antikorupsi

RRI.CO.ID, Semarang - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan peran strategis Inspektorat sebagai garda terdepan sekaligus teladan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menilai, posisi tersebut menuntut integritas tinggi agar mampu menjadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat tidak hanya berfungsi mengawasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas yang melampaui OPD lainnya. Hal ini penting agar fungsi koreksi dan pembinaan berjalan efektif serta berwibawa.

"Integritas jajaran inspektorat itu harus lebih baik, karena meraka yang mengoreksi dan jadi contoh OPD," kata Sumarno disela acara Pengarahan Pengawasan Antikorupsi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa, 31 Maret 2026.

Ia mengibaratkan Inspektorat seperti Satuan Pengawas Internal dalam sebuah korporasi yang berada langsung di dalam sistem. Dengan posisi tersebut, Inspektorat diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berkembang menjadi kasus hukum.

Menurutnya, setiap informasi yang mengarah pada ketidaksesuaian harus segera direspons secara cepat dan tepat. Langkah pencegahan sejak awal dinilai krusial untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sumarno juga menegaskan, pengawas tidak akan mampu memberikan koreksi jika tidak memahami persoalan secara mendalam. Dengan kemampuan tersebut, proses pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

"Tantangannya tidak ringan. Untuk membina dan mengoreksi OPD, Inspektorat harus jauh lebih pintar dan lebih tahu daripada yang diawasi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Inspektorat di kabupaten/kota agar berani memitigasi risiko dan menyampaikan temuan pelanggaran, termasuk jika melibatkan kepala daerah. Sikap tegas dan profesional dinilai menjadi kunci dalam menjaga integritas lembaga.

Kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman dan mentalitas antikorupsi. Momentum itu juga menjadi sarana penguatan peran Inspektorat sebagai benteng moral birokrasi.