RRI.CO.ID, Pati- Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan menargetkan titik rawan pengelolaan anggaran di Kabupaten Pati secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan melalui asistensi langsung kepada pemerintah daerah dan badan terkait guna memastikan sistem berjalan transparan dan akuntabel.

Kegiatan sosialisasi melibatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemangku kepentingan lain. Pendekatan ini menitikberatkan pengawasan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta manajemen program pembangunan.

Kasatgas Korsup KPK Wilayah Jateng-DIY Azril Zah menegaskan pentingnya identifikasi titik rawan sebagai dasar penyusunan rencana aksi terukur. “Setelah ini kita lihat titik rawannya dimana lalu disusun langkah jelas siapa berbuat apa dengan target terukur,” ujarnya usai Koordinasi Pencegahan Korupsi, di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu, 15 April 2026.

Azril menambahkan, setiap rencana aksi nantinya harus dilaporkan secara berkala kepada KPK sebagai bentuk kontrol berkelanjutan. Menurutnya, laporan yang masuk juga menjadi bagian check and balance meskipun belum tentu seluruhnya mengindikasikan tindak pidana korupsi.

Pelaksana Tugas(Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyambut asistensi tersebut sebagai penguatan tata kelola terutama pada sektor infrastruktur daerah. “Dari perencanaan harus benar pengawasan harus benar dan pelaksanaan harus sesuai aturan agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Risma Ardhi Chandra.

Selain memanfaatkan sistem digital seperti e-katalog, Pemkab Pati memprioritaskan proyek strategis melalui evaluasi lapangan. Sinergi dengan KPK diharapkan menjadi fondasi perubahan sistemik agar pencegahan korupsi berjalan konsisten berkelanjutan.

Usai kegiatan tersebut, Pemkab Pati menyerahkan hadiah kepada desa antikorupsi. Di antaranya Desa Wonosekar, Desa Ngagel, dan Desa Baleadi.(APB)