KBRN, Semarang: Pemkot Semarang menggelar apel penandatanganan pakta integritas oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan pemerintahannya. Penandatanganan itu dilakukan di halaman Balai Kota Semarang, Kamis (24/7/2025) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Langkah ini sekaligus bentuk tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dan penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Wali Kota Semarang Agustina menegaskan, apel kesiapan pengadaan barang dan jasa ini bukan sekadar seremonial.

Namun, hal itu wujud nyata dari komitmen moral dan administratif seluruh jajaran Pemkot Semarang. Tentunya untuk menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan dengan penuh tanggung jawab, berorientasi pada kepentingan publik, dan sesuai dengan prinsip good governance. Apel kesiapan pengadaan barang dan jasa ini adalah komitmen bersama, bahwa kita siap bekerja secara bersih dan patuh pada aturan,” tegasnya.

Ia juga akan menjalankan rekomendasi KPK pasca penindakan dengan mengembalikan anggaran infrastruktur fisik yang ada di kelurahan/kecamatan ke dinas teknis. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Forkopimda Kota Semarang dan Inspektorat Kota Semarang.

Menurut Agustina, kepala organisasi perangkat daerah dan camat menjadi penentu suksesnya komitmen para PPKom dan PA dalam menjalankan rekomendasi KPK. Penandatanganan pakta integritas dalam pengadaan barang dan jasa ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam penguatan integritas kelembagaan dan pribadi aparatur.

Penguatan tersebut, kata dia, terkait langsung dengan pengelolaan anggaran pembangunan. “Kami berharap langkah ini diikuti dengan konsistensi dalam implementasinya," jelas Agustina.

Bukan hanya menandatangani, komitmen juga harus dihayati dan dilaksanakan nilai-nilai integritas dalam setiap kebijakan dan tindaka. Melalui agenda ini, Pemkot Semarang menegaskan posisinya sebagai institusi yang terbuka terhadap evaluasi, serta terus berbenah menuju pemerintahan yang bersih, melayani, dan berintegritas.