RRI.CO.ID, Pati - Pedagang kaki lima di berbagai daerah kerap menghadapi relokasi dan penertiban aparat sehingga keberlangsungan usaha mereka sering terancam. Banyak pedagang kecil kehilangan pelanggan lama dan harus memulai kembali usaha dari lokasi berbeda, komdisi itu menarik perhatian anggota DPRD Pati, Joni Kurnianto untuk dijadikan bahan penelitian akademik dalam disertasi.

Relokasi maupun penertiban sering dilakukan pemerintah daerah dengan alasan penataan kota serta menjaga ketertiban ruang publik. Namun kebijakan tersebut tidak selalu diikuti pembinaan memadai sehingga pedagang kecil kesulitan beradaptasi di tempat baru.

Pedagang kaki lima, Beni Arif Nugroho, mengaku banyak pedagang akhirnya memilih berjualan keliling setelah lokasi lama tidak lagi ramai. Sebagian tempat usaha pedagang kini terbengkalai sehingga aktivitas perdagangan rakyat perlahan mengalami penurunan.

“Saat ini tempat berjualan terasa mati suri sehingga banyak pedagang memilih berjualan keliling demi mempertahankan penghasilan keluarga,” ujar Beni Arif Nugroho. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kondisi pedagang kecil sebelum mengambil kebijakan relokasi maupun penertiban usaha.

Adapun, disertasi yang dibuat Joni Kurnianto ini terkait mengenai kekuatan regulasi pemberdayaan pedagang kecil. Kebijakan penataan pedagang dinilai harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil di daerah.

Menurut dia, relokasi tanpa pembinaan berkelanjutan justru berpotensi melemahkan ekonomi rakyat yang selama ini bergerak melalui sektor informal. “Disertasi saya membahas kekuatan regulasi PKL dalam peningkatan ekonomi lokal karena keberadaan mereka harus dibina pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan, pedagang kaki lima tidak boleh hanya diperlakukan sebagai objek penertiban. Kebijakan yang tanpa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan.(APB/royce)