Penting, Jaga Likuiditas BPD Saat Perubahan Kebijakan Penyaluran Dana Pemerintah

RRI.CO.ID, Semarang - Menjaga likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tengah perubahan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah merupakan hal yang penting. Sisi lain kebijakan meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran dana perlu tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus Haryoto Widodo menyatakan, BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank pada umumnya. Karena struktur pendanaannya erat berkaitan dengan siklus fiskal daerah, mulai dari transfer pemerintah.

“ Pendanaannya berkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Selain itu transaksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” tutur Ketua Asbanda Agus Haryoto Widodo dalam Seminar bertema : Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional.

Agus mengatakan, secara nasional kondisi industri perbankan masih kuat dan likuiditas secara agregat tetap memadai. Namun, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan distribusi likuiditas yang merata, termasuk bagi BPD.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara itu, total kredit yang disalurkan sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.

Meski secara fundamental BPD berada dalam kondisi sehat, Agus menilai tekanan terhadap sumber pendanaan tetap perlu diantisipasi. Di sisi lain, fungsi intermediasi terus tumbuh dan kebutuhan pembiayaan di daerah juga semakin besar.

Jika persaingan penghimpunan dana semakin ketat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Pada akhirnya, hal itu dapat memengaruhi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan dengan harga yang kompetitif.

“Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah. Karena itu, Asbanda mendorong agar kebijakan nasional tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah, “tambahnya.

Agus mengatakan, BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan, dan manajemen Risiko. Untuk itu perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.

“ Untuk itu BPD juga perlu diberikan kesempatan yang setara, Asbanda akan mendorong agar dana pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen intermediasi produktif di daerah, “ tutupnya. (Rel).