RRI.CO.ID, Kendal - Pinjaman dengan sistem syariah dijamin lebih tenteram dan nyaman, karena semua akad dilakukan secara syariah, sehingga dijauhkan dari riba. Hal itu disampaikan Puji Lestari, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Salimah Kendal, saat Milad ke-15 dan peresmian gedung baru KSPPS Salimah Kendal di Perumahan Griya Praja Mukti Kendal, Sabtu, 6 Juni 2026.

Puji mengatakan, sementara ini KSPPS Salimah Kendal memberikan pinjaman bagi anggota baru, maksimal Rp 50 juta dengan jangka waktu pelunasan lima tahun. Bagi anggota yang sudah beberapa kali melakukan pinjaman, plafon pinjaman bisa sampai Rp 100 juta. "Anggota bisa nabung atau simpan dan pinjam, seperti koperasi pada umumnya," ujarnya.

Puji mengatakan, saat ini anggota aktif KSPPS Salimah Kendal sebanyak 900 anggota. Koperasi yang dikelolanya mengedepankan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, sehingga belum pernah menyita aset jaminan anggotanya. "Kami bekerja sama dengan Notaris, jadi biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan asuransi atau lainnya," jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kendal, Toni Ari Wibowo berharap, KSPPS Salimah Kendal mematuhi regulasi yang ada, salah satunya regulasi kesehatan koperasi. Ada empat aspek yang harus dipegang koperasi, yakni aspek tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan dan aspek permodalan. "Empat aspek itu harus dipenuhi oleh koperasi," tandasnya.

Toni mengatakan, di Kabupaten Kendal ada 917 koperasi aktif dan 11 di antaranya koperasi syariah. Pihak Dinas setiap tahun selalu melakukan pemeriksaan ke semua koperasi untuk memastikan koperasi dalam keadaan sehat. "Setiap tahun koperasi harus melakukan RAT untuk menyampaikan laporan keuangan kepada anggota dan disampaikan ke dinas," pungkasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kendal, KH Asroi Thohir dalam sambutan menegaskan, agama Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah di masjid. Agama Islam juga mengatur berbagai hal termasuk ekonomi. "Kehidupan manusia sehari-hari tidak bisa lepas dari ekonomi, maka Islam harus hadir untuk mengatur tatacara ekonomi yang benar," jelasnya. (FR)