Awal Tahun, Kinerja APBN di Jateng Catatkan Surplus Rp2,30 Triliun

RRI.CO.ID, Semarang - Kinerja APBN di Jawa Tengah pada awal tahun 2026 masih menunjukkan posisi yang kuat dengan catatan surplus sebesar Rp2,30 triliun. Capaian ini menegaskan peran fiskal negara yang tetap solid dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Surplus tersebut ditopang oleh realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp19,43 triliun atau 14,83 persen dari target. Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp17,13 triliun atau 17,95 persen dari pagu anggaran.

Secara umum, perekonomian Jawa Tengah tetap berada dalam kondisi yang resilien pada awal tahun. Stabilitas ini didukung oleh indikator makro ekonomi yang terjaga serta intervensi APBN yang optimal.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, menyebut pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada jalur ekspansi yang solid. Pada triwulan IV 2025, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,84 persen (yoy), melampaui capaian nasional.

"Dari sisi permintaan, ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sementara, dari sisi lapangan usaha, sektor jasa keuangan dan asuransi mencatatkan kinerja paling tinggi," ujarnya, Senin 30 Maret 2026.

Optimisme masyarakat juga tetap terjaga meskipun mengalami sedikit moderasi. Indeks Keyakinan Konsumen pada Februari 2026 berada di level 126,4 atau masih dalam zona optimis.

Tekanan inflasi masih terkendali dengan angka 4,43 persen (yoy) pada Februari 2026. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,76 persen yang dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan emas.

"Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal dan terendah di Kabupaten Wonosobo. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi momentum Ramadan yang mendorong peningkatan permintaan," tuturnya.

Kesejahteraan sektor primer juga menunjukkan perbaikan pada awal tahun ini. Nilai Tukar Petani tercatat 116,18 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 103,45.

"Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani dan nelayan yang semakin membaik. Kenaikan terjadi karena indeks harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar," katanya.

Indikator sosial ekonomi turut memperlihatkan tren positif. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,32 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 9,39 persen.

"Ketimpangan ekonomi juga membaik dengan Gini Ratio berada di level 0,350. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi mulai berdampak pada pemerataan kesejahteraan," ucapnya.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja seluruh komponen menunjukkan hasil yang cukup baik. Penerimaan pajak mencapai Rp8,70 triliun, bea cukai sebesar Rp9,16 triliun dan PNBP mencatat Rp1,57 triliun atau tumbuh 27,95 persen (yoy).

Adapun, belanja negara tetap berperan sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Belanja Kementerian Lembaga (K/L) terealisasi Rp3,30 triliun dengan pertumbuhan 17,64 persen (yoy).

Sementara itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp13,83 triliun dengan pertumbuhan 0,35 persen (yoy). Di sisi lain, kinerja APBD Jawa Tengah juga menunjukkan kondisi fiskal yang sehat dengan pendapatan daerah mencapai Rp17,24 triliun pada akhir Februari dan Belanja daerah terealisasi Rp6,81 triliun.

"Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp3,41 triliun dan pendapatan transfer Rp13,83 triliun. Struktur ini menunjukkan peran transfer pusat masih dominan dalam mendukung fiskal daerah," ucapnya.