Pemasok MBG Luar Daerah Masih 41 Persen, Pekalongan Dorong Serapan Pangan Lokal

RRI.CO.ID, Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyoroti masih tingginya ketergantungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pemasok bahan pangan dari luar daerah. Dari seluruh pemasok yang melayani program tersebut, sekitar 41 persen di antaranya masih berasal dari luar Kabupaten Pekalongan.

Persoalan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar Pemkab Pekalongan di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis, 1 Oktober 2026 sore. Rapat diikuti organisasi perangkat daerah terkait, 98 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi serta 78 mitra MBG.

Korwil BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Mawla Sidqi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, semakin banyak kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari pelaku usaha lokal, semakin besar pula perputaran uang yang bertahan di Kabupaten Pekalongan.

“MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di Kabupaten, Pak, tapi nyatanya 41 persen supplier itu dari luar Kabupaten, artinya kan ada uang yang keluar dari Kabupaten. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain persoalan rantai pasok, Pemkab Pekalongan juga menyoroti kepatuhan mitra terhadap standar operasional prosedur (SOP). Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman mengatakan, evaluasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.

Sukirman menyebut, sejumlah mitra sebelumnya telah mendapat teguran karena persoalan kepatuhan SOP. Bahkan, terdapat mitra yang dikenai penghentian sementara atau suspend.

“Alhamdulillah memang Kabupaten Pekalongan relatif tidak terlalu banyak persoalan yang terkait dengan misalnya keracunan dan seterusnya. Akan tetapi, SOP beberapa dari para mitra ini memang beberapa kali kita tegur dan bahkan ada yang kita suspend,” kata Sukirman.

Untuk memperkuat komunikasi, Sukirman mendorong pembentukan paguyuban mitra MBG. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, SPPG dan mitra, termasuk untuk mengevaluasi penerima manfaat, memperbarui informasi mengenai SOP serta membahas perkembangan kemitraan.

Menurut Sukirman, koordinasi diperlukan untuk menggali berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Selain itu, perlu upaya untuk mencari penyelesaiannya secara bersama.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi mengatakan, dari 115 SPPG yang telah terbentuk, sebanyak 98 SPPG sudah beroperasi. Program MBG kini telah menjangkau 210.334 penerima manfaat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Anis menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong agar bahan baku MBG seperti ikan, ayam, telur, beras dan sayuran lebih banyak diserap dari petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan. “Ini penting sekali seperti peternak, petani, nelayan, kemudian sayur-mayur, ini harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya sekaligus bersumber dari lokal Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah mitra dan SPPG juga menyampaikan kendala teknis, antara lain pemantauan penerima manfaat agar makanan tidak dibawa pulang serta kenaikan harga bahan baku di pasar. Mitra juga meminta pelaksanaan inspeksi mendadak dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pembinaan.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas Pendidikan akan menyiapkan edaran terkait aturan konsumsi makanan di tempat. Sementara Disperindag membuka akses pemantauan harga bahan pokok secara rutin melalui sistem informasi SIKaP, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong optimalisasi penyerapan produk lokal dari petani dan peternak.