RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penyelesaian bangunan Sekolah Rakyat permanen agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli 2026. Pembangunan asrama dan fasilitas penunjang menjadi fokus utama karena seluruh siswa nantinya wajib tinggal di lingkungan sekolah.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan secara konsep Sekolah Rakyat permanen siap beroperasi mulai akhir Juli. Karena itu, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pekerjaan Umum, dan pihak sekolah terus berkoordinasi untuk menuntaskan berbagai kendala yang masih ada.

"Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada," kata Sumarno saat Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin 20 Juli 2026.

Selain kesiapan bangunan, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam pemenuhan jumlah peserta didik, terutama pada jenjang sekolah dasar. Untuk mengatasi hal itu, jumlah rombongan belajar tingkat SD akan disesuaikan menjadi satu rombel, sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki peminat lebih tinggi.

Sumarno menegaskan penyelesaian sarana dan prasarana harus menjadi prioritas menjelang operasional sekolah. Menurutnya, seluruh fasilitas pendukung, khususnya asrama, harus siap digunakan sebelum siswa mulai masuk.

"Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum. Sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap," ujarnya.

Pemerintah daerah juga diminta aktif mengidentifikasi kebutuhan dasar yang masih kurang, termasuk ketersediaan air bersih. Jika diperlukan, pemenuhan sementara dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air maupun langkah lain yang sesuai dengan kondisi di masing-masing lokasi.

Selain itu, seluruh daerah diminta melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian. Pemeriksaan difokuskan pada aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan siswa sebagai penghuni asrama.

Menurut Sumarno, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga kualitas fasilitas harus benar-benar diperhatikan. Ia menegaskan sekolah tersebut tidak boleh dibangun atau dioperasikan dengan standar yang asal-asalan.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan pembangunan asrama di kompleks Sekolah Rakyat permanen Sukoharjo memang belum sepenuhnya rampung. Namun, pihaknya optimistis operasional sekolah tetap dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Setiana menambahkan, SRMA 17 Surakarta telah menyiapkan 188 peserta didik untuk mengikuti tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat permanen. Para siswa tersebut nantinya akan menempati kompleks Sekolah Rakyat permanen yang berada di Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan saat ini terdapat 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan di wilayahnya. Melalui koordinasi lintas instansi, seluruh persoalan teknis diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga operasional sekolah berjalan optimal pada tahun ajaran 2026/2027.