RRI.CO.ID, Saumlaki - Isu pengelolaan hutan di Yamdena bukanlah perkara baru. Menurut Wakil Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, Julius Kelbulan, perlawanan terhadap HPH telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Sejak Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih berstatus kecamatan pada tahun 1992.
Berlanjut ke perlawanan terhadap PT Motra Agung dan Inhutani pada 1995. Hingga terbitnya izin PT KJB seluas 93 ribu hektare lebih pada tahun 2009 melalui SK Menhut Nomor 117/Menhut-II/2009.
Julius menyoroti kepunahan vegetasi endemik seperti kayu Torim. Dan ancaman krisis lingkungan jika penebangan terus dilanjutkan.
"Dari Lauran sampai Batu Putih itu hanya alang-alang saja. Kalau tidak dihentikan, ini pasti habis. Pembibitan dari pihak HPH pun tidak ada yang berhasil,” katanya.
Dukungan penuh juga mengalir dari lembaga keagamaan. Penasihat Forum yang juga Pastor Paroki Petrus dan Paulus Lorulun, RD. Paulinus Serin, menegaskan keterlibatan Gereja Katolik Keuskupan Amboina yang konsisten mendampingi masyarakat adat sejak tahun 1990-an.
Mengutip Ensiklik Laudato Si’ karya Paus Fransiskus, RD. Paulinus. Serin menekankan pentingnya pertobatan ekologis.
"Bumi adalah rumah kita bersama, bukan hanya milik para pengusaha, tetapi juga teristimewa kaum miskin dan yang tertindas. Kerusakan hutan selalu menciptakan krisis ekologis dan krisis sosial. Keterlibatan ini adalah bentuk tanggung jawab pastoral gereja untuk melindungi alam ciptaan Tuhan,” ujarnya.
Gerakan ini murni lahir dari kegelisahan warga di tingkat akar rumput. Forum telah mengantongi dokumen resmi rekomendasi penolakan IUPHHK-HA PT KJB dari desa-desa di Kecamatan Wertamrian, di antaranya Desa Arui Das, Arui Bab, Sangliat Dol, Atubul Dol, Atubul Da, dan Tumbur.
Nantinya, massa akan berpusat di Ujung Jalan Poros Saumlaki sebelum bergerak menuju Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Forum berkomitmen menjaga kemurnian perjuangan dan mencegah timbulnya kekacauan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....