Hj. Ansari: Perubahan Desil Harus Sesuai Kondisi Ekonomi di Lapangan

RRI.CO.ID, Pamekasan - Persoalan ketidaksesuaian desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga kepada Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Sabtu, 19 September 2026. Di tengah persoalan desil yang juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI secara nasional, warga menyampaikan keluhan mengenai perubahan desil yang dinilai tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi ekonomi keluarga di lapangan.

Ansari mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Menurutnya, pembaruan data tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administratif. Data harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual, termasuk ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga.

“Kalau masyarakat menyampaikan kondisi ekonominya tidak berubah secara signifikan, tetapi desilnya berubah dan kemudian berpengaruh terhadap akses bantuan, tentu ini menjadi masukan yang harus kita perhatikan,” kata Ansari.

Ia menjelaskan persoalan akurasi data desil saat ini juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI agar penyaluran bantuan sosial tidak salah sasaran maupun menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan justru terlewat. Karena itu, Ansari menilai mekanisme pembaruan data harus berjalan secara efektif. Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dan memperbarui informasi berdasarkan kondisi sebenarnya.

“Data itu harus dinamis. Kalau kondisi masyarakat berubah, datanya juga harus mengikuti. Tetapi kalau kondisi masyarakat tidak berubah, sementara datanya berubah, itu juga harus diverifikasi kembali,” ujarnya.

Ansari menegaskan aspirasi warga Pamekasan terkait persoalan desil akan menjadi bagian dari masukan yang dibawa dalam menjalankan fungsi pengawasan di Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, tujuan utama pembenahan data adalah memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kondisi sosial ekonominya.

“Yang kita harapkan bukan sekadar data yang bagus di atas kertas, tetapi data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Aspirasi seperti ini akan kami tampung dan menjadi bahan untuk pengawasan serta pembahasan bersama mitra kerja,” katanya.

Persoalan desil sendiri tengah menjadi perhatian nasional. Dalam sejumlah agenda Komisi VIII pada September 2026, anggota DPR RI menyoroti perubahan desil yang berdampak pada terhentinya bantuan, pentingnya verifikasi data, hingga adanya masyarakat dan mahasiswa yang kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan. Sebelumnya, Komisi VIII juga menekankan optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan mengurangi kesalahan inklusi maupun eksklusi.

"Aspirasi yang muncul dari masyarakat menjadi pengingat bahwa pembenahan data harus terus dilakukan. Sebab, di balik perubahan angka dan kategori dalam sistem pendataan, terdapat masyarakat yang secara langsung merasakan dampaknya," ujarnya, mengakhiri.