RRI.CO.ID, Bangkalan – Punawi, warga Desa Nyonning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, menyampaikan keluhannya melalui program Hallo RRI jejaring RRI Sampang dan RRI Sumenep, Rabu 22 Juli 2026. Ia menuturkan bahwa kondisi kekeringan mulai terasa di sejumlah wilayah, terutama saat memasuki musim kemarau, sehingga kebutuhan air masyarakat sangat memprihatinkan.

Menurut Punawi, beberapa kampung seperti Nyonning Dajah, dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan hewan ternak.

“Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minum sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen. Punawi menekankan pentingnya pengelolaan sumber air yang ada agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

“Kalau memang ada sumber-sumber yang bisa diolah, kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti,” tambahnya.

Menyikapi keluhan warga Desa Nyonning Laok, Kecamatan Geger, terkait krisis air bersih saat musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, di Program Hallo RRI menyebutkan pihaknya telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak.

“Program kami berupa dropping air bersih bagi desa yang mengalami kekeringan. Saat ini sudah dilakukan di Kecamatan Tokop, Belega, Tanah Merah, dan Konang. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada kami jika membutuhkan bantuan air bersih,” jelas Arif.

Ia menambahkan, mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Menariknya, jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, BPBD tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi.

Terkait solusi jangka panjang, Arif menegaskan bahwa BPBD hanya fokus pada penanganan darurat. Untuk pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi, hal tersebut menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP.

“Jika ada sumber air terdekat, bisa dilakukan pengeboran atau pipanisasi. Namun itu harus melalui koordinasi kecamatan dan diteruskan ke OPD terkait,” ujarnya.