RRI.CO.ID, Sampang - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sampang menyebut masih adanya warga yang memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural dipengaruhi minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penyelesaiannya.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Uriantono Triwibowo, mengatakan sebagian masyarakat menganggap proses menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara resmi rumit, membutuhkan waktu lebih lama, serta memerlukan biaya yang besar.

"Padahal anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Jalur resmi justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja selama berada di luar negeri," kata Uriantono, Selasa 21 Juli 2026.

Menurut dia, persepsi tersebut membuat sebagian calon pekerja migran memilih jalur ilegal karena dinilai lebih cepat dan mudah. Padahal, pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan serta rentan mengalami berbagai persoalan ketenagakerjaan.

"Untuk menekan angka keberangkatan nonprosedural, Disnaker Sampang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau mengikuti seluruh prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum, jaminan hak, dan keamanan selama bekerja di luar negeri," katanya.

Uriantono mengatakan pihaknya juga terus memperkuat edukasi hingga tingkat desa agar masyarakat memahami tahapan penempatan PMI sesuai ketentuan yang berlaku.

"Peningkatan literasi mengenai prosedur resmi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik penempatan pekerja migran secara ilegal," ujarnya, mengakhiri.