RRI.CO.ID, Pamekasan - Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di periode Semester II Tahun 2026 ini, KPPN Pamekasan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta Konefrensi Pers Kinerja APBN sampai dengan Juni 2026 yang diadakan di Aula Jokotole KPPN Pamekasan, Selasa, 7 Juli 2026 lalu.

Kegiatan ini mengundang satker strategis mitra kerja KPPN Pamekasan yang mempunyai pagu terbesar di Wilayah Madura serta dihadiri dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam.

Pada rakor tersebut, Saiful Islam menyampaikan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di Wilayah Madura di kuartal pertama Tahun 2026 ini sangat bagus dan mencatat bahwa salah satu kabupaten di Madura yaitu Kabupaten Pamekasan menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa Timur.

"Sementara, terkait realisasi APBN di Wilayah Madura yang secara total masih 51% perlu mendapat perhatian dari satker atau pemda setempat," ucapnya.

Dia mengharapkan realisasi belanja di Wilayah Madura perlu ditingkatkan sesuai dengan target triwulanan dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, agar APBN dapat segera bermanfaat untuk masyarakat.

Kegiatan Rakor Evaluasi Pelaksanaan Anggaran kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi serapan APBN sampai dengan 30 Juni 2026 oleh Kepala KPPN Pamekasan, Trimo Yulianto,

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkala sebagai wujud komitmen KPPN Pamekasan dalam rangka penyebarluasan informasi serapan APBN sekaligus sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat di wilayah Madura.

"Kami mengapresiasi kinerja satker yang selama ini telah berupaya secara optimal dalam meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), namun demikian masih terdapat juga beberapa indikator yang memerlukan perbaikan dan peningkatan," kata Trimo.

Disampaikannya, sampai dengan 30 Juni 2026 serapan belanja barang dan belanja modal di Wilayah Madura masih dibawah target triwulanan.

Oleh karena di melalui kegiatan itu, ia mengharapkan kembali komitmen satker-satker di Wilayah Madura untuk segera mengakselerasi penyerapan dananya agar bisa segera APBN dapat segera bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian dengan memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat.