RRI.CO.ID, Bangkalan - Pemerintah Kabupaten Bangkalan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal berisiko tinggi. Saat ini, sebanyak 4.082 pekerja rentan di wilayah tersebut telah resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung pada Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Pekerja Rentan yang digelar di Aula Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bangkalan, Selasa, 30 Juni 2026.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen hadir memberikan perlindungan agar para pekerja informal dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan produktif. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Pekerja Rentan di Aula Pelatihan Disnakertrans Bangkalan pada Selasa 30 Juni 2026.

"Dengan adanya perlindungan tersebut, pekerja dapat mencari nafkah dengan lebih tenang, nyaman, dan produktif. Karena itu, pemerintah harus bisa hadir untuk memberikan back-up jaminan perlindungan bagi mereka," ujar Lukman Hakim.

Dari total 4.082 pekerja rentan yang sudah terlindungi, mayoritas merupakan nelayan dengan jumlah 3.906 orang, sedangkan sisanya adalah petani tembakau. Pembiayaan iuran kepesertaan para pekerja rentan ini dialokasikan langsung melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Melalui kepesertaan ini, para pekerja memperoleh tiga manfaat perlindungan utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta bantuan beasiswa pendidikan untuk anak peserta apabila terjadi risiko fatal pada orang tua mereka saat bekerja.

Bupati Lukman Hakim mengakui masih ada sebagian pekerja rentan di Bangkalan yang belum terkaver program ini. Oleh karena itu, Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ini secara bertahap.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bangkalan Moh. Fauzan Ja’far, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Indriyatno, serta perwakilan nelayan dan petani penerima manfaat program.