RRI.CO.ID, Sampang – Pemerintah Kabupaten Sampang hingga kini belum menetapkan daftar desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan verifikasi data yang dilaporkan pemerintah kecamatan sebelum penetapan status dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Hozin, mengatakan proses finalisasi masih berlangsung karena seluruh laporan dari kecamatan harus dipastikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah terdampak kekeringan.
"Laporan yang kami terima berisi informasi mengenai wilayah yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air bersih. Saat ini seluruh data masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi sebagai bahan penetapan status kekeringan," kata Hozin, Senin 29 Juni 2026.
Ia menjelaskan, BPBD belum dapat mengumumkan jumlah desa terdampak karena masih ada beberapa kecamatan yang belum menyerahkan data pendukung. Untuk mempercepat proses tersebut, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan agar seluruh laporan segera diterima dan diolah.
Menurut Hozin, proses verifikasi dilakukan secara cermat agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga kebijakan yang nantinya diambil pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....