RRI.CO.ID, Pamekasan - Penyebaran disinformasi yang masif di platform digital membawa dampak buruk bagi tatanan sosial, termasuk memicu polarisasi dan mengancam stabilitas keamanan masyarakat. Fenomena ini kerap merusak citra serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi resmi pemerintahan.

“Di wilayah Pamekasan sendiri, persebaran konten hoaks dan manipulatif ini paling banyak ditemukan di platform TikTok dan Facebook, yang jika dibiarkan dapat memicu kepanikan massal,” ucap Kuswanto Ferdian, Penata Layanan Operasional Diskominfo Pamekasan, Jumat, 12 Juni 2026.

Menyikapi ancaman tersebut, Diskominfo Pamekasan melakukan patroli siber selama 24 jam untuk menyaring informasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Jika ditemukan narasi yang menyimpang, pemerintah daerah segera mengambil langkah respons cepat dengan melakukan klarifikasi langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Langkah ini krusial dilakukan agar opini publik tidak tergiring oleh klaim sepihak dari akun-akun tidak bertanggung jawab,” katanya, menambahkan.

Untuk memastikan klarifikasi menjangkau masyarakat luas, Diskominfo memanfaatkan tiga kanal digital utama, yaitu situs resmi Pemkab Pamekasan, akun TikTok, dan Instagram resmi. Melalui platform tersebut, pemerintah memproduksi konten tandingan berupa video penjelasan dan grafis visual yang edukatif. Mekanisme ini terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan publik dan meluruskan fakta di lapangan secara transparan.