RRI.CO.ID, Pamekasan - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2026, di aula Jokotole KPPN Pamekasan, Kamis, 21 Mei 2026.

FKP tersebut menghadirkan sejumlah unsur terkait, terdiri dari satker, pemerintah daerah, akademisi, media massa, dan pelaku usaha.

Kepala KPPN Pamekasan, Trimo Yulianto mengatakan forum konsultasi publik ini merupakan sarana untuk menyampaikan sejumlah layanan KPPN termasuk perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan APBN.

Selain itu, melalui forum tersebut pihaknya juga meminta saran dan kritik dari para stakeholder yang hadir untuk perbaikan layanan atau hal-hal yang perlu disampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi.

"Ada beberapa masukan dalam forum tersebut, di antaranya penyederhanaan aplikasi dan lebih memperhatikan keberlangsungan UMKM di tengah situasi yang ada, salah satunya mensinergikan UMKM dengan program MBG," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Trimo juga menyampaikan realisasi APBN di Pulau Madura hingga 30 April 2026. Dari total alokasi Belanja Negara Rp7,6 triliun, terealisasi Rp2,6 triliun atau 35,28 persen.

Ia mengimbau seluruh mitra kerja untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja kontraktual yang nilainya di atas Rp400 juta.

Percepatan ini bertujuan agar dana pemerintah segera berdampak pada masyarakat dan mencegah terjadinya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.