RRI.CO.ID, Sampang - Menanggapi prediksi BMKG mengenai musim kemarau yang berpotensi melanda hingga September 2026, Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mengaktifkan protokol koordinasi lintas sektor. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penanganan krisis air bersih tidak hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi gerakan terpadu.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Hozin, menegaskan bahwa efektivitas penanganan kekeringan tahun ini bergantung pada akurasi data wilayah terdampak.
"Kami tengah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk memperbarui daftar wilayah krisis air," ucapnya, Senin 27 April 2026.
Dia melanjutkan koordinasi dilakukan dengan PDAM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna memastikan ketersediaan armada tangki air bersih yang siap dimobilisasi sewaktu-waktu.
"Dengan sisa waktu sebelum puncak kemarau tiba, sinergi ini diharapkan mampu menciptakan respon yang lebih cepat (quick response) dan tepat sasaran, sehingga masyarakat di daerah rawan tidak sampai mengalami kelangkaan air yang ekstrem," katanya, mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....