RRI.CO.ID, Sampang - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Sampang mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sampang. Desakan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi pada Selasa 21 April 2026.

Koordinator lapangan aksi, Latifah, menyampaikan bahwa banyak aktivitas tambang diduga beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah sehingga aktivitas ilegal tetap berjalan dan terus menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius di berbagai wilayah Kabupaten Sampang hingga saat ini.

“Banyak tambang ilegal yang masih beroperasi tanpa tindakan tegas dari pemerintah, ini harus segera dihentikan,” ujar Latifah saat menyampaikan tuntutan di hadapan peserta aksi yang berkumpul di depan kantor DPRD Kabupaten Sampang pada siang hari tersebut dengan pengawalan aparat keamanan.

Ia juga menyoroti kewajiban reklamasi pascatambang yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha.

"Banyak lahan bekas tambang dibiarkan terbengkalai tanpa pemulihan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan permanen serta membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar dalam jangka panjang di masa mendatang,"jelasnya.

Mahasiswa menilai kondisi tersebut merupakan bentuk pembiaran yang tidak boleh terus terjadi. Mereka menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia saat ini secara konsisten.

"Selain audit dan penertiban tambang ilegal, kami juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata ruang wilayah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak kawasan lindung serta wilayah yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan di Kabupaten Sampang,"terangnya.

Mahasiswa juga menuntut peningkatan pengawasan serta transparansi data terkait aktivitas tambang. Mereka menilai keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan ikut mengawasi jalannya kebijakan pemerintah di sektor lingkungan dan pertambangan secara langsung.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu lingkungan di Kabupaten Sampang. Mereka menyatakan tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi hingga pemerintah benar benar mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan tambang yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat luas.