RRI.CO.ID, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmen serius dalam melindungi nelayan dari praktik penggunaan alat tangkap terlarang di perairan Selat Madura dan Laut Jawa.

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyampaikan langkah ini terus dilakukan meski kewenangan penindakan berada di tingkat provinsi dan pusat.

“Sejumlah upaya telah ditempuh, mulai dari audiensi dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi, pengiriman surat kepada Gubernur Jawa Timur, hingga koordinasi langsung dengan Kementerian Kelautan bersama Bupati Bangkalan,” ucapnya. Selasa, 14 April 2026.

Ia menambahkan, Pemerintah daerah juga telah membantu nelayan Kwanyar dalam pengurusan izin pemanfaatan laut agar mereka mendapat perlindungan hukum dan kompensasi bila terjadi kerusakan akibat kapal lain.

“Perlindungan nelayan menjadi prioritas, namun tantangan terbesar adalah keterbatasan kewenangan daerah. Karena itu, koordinasi lintas lembaga terus digencarkan untuk memastikan penindakan tegas terhadap penggunaan alat tangkap terlarang,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Pokmaswas Amirul Bahri Arosbaya bersama Bilal Kurniawan menuturkan, potensi besar hasil laut Bangkalan yang bernilai ekspor kini terancam oleh maraknya penggunaan jaring trawl.

“Kami menilai aparat di lapangan belum berani menindak pelanggaran meski aturan larangan sudah jelas, sehingga konflik dengan nelayan luar sering harus diselesaikan sendiri oleh nelayan local,” ucapnya.

Ia menambahkan, nelayan Bangkalan memiliki produk unggulan seperti rajungan, udang, dorang, cumi, dan tongkol yang siap masuk pasar ekspor. Produk-produk tersebut tidak membutuhkan pengolahan khusus karena eksportir dan pengepul sudah siap menampung.

“Namun ketersediaan hasil laut terancam oleh rusaknya ekosistem akibat penggunaan alat tangkap terlarang oleh nelayan luar Bangkalan, jadi kami berharap pemerintah hadir lebih tegas melindungi perairan agar nelayan bisa lebih sejahtera dan potensi ekspor tetap terjaga,” harap Bilal.