RRI.CO.ID, Sidoarjo - Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur menjadi babak pembuka untuk opini tertinggi dalam audit keuangan negara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP bukan sekadar label, melainkan indikator utama bahwa sebuah daerah memiliki tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menegaskan bahwa ketepatan waktu penyerahan sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2004 hanyalah pintu masuk. Fokus BPK selanjutnya adalah membedah apakah angka-angka dalam laporan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan.

"BPK akan melakukan audit secara komprehensif. Hasil pemeriksaan inilah yang nantinya menentukan apakah pemda layak menyandang opini WTP, atau justru turun kelas menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, hingga Disclaimer," ujar Yuan Candra, Selasa 31 Maret 2026.

Bagi pemerintah daerah di Jawa Timur, mempertahankan opini WTP memiliki bobot strategis seperti Daerah dengan opini WTP berturut-turut berpeluang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat. Serta Menjadi bukti bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat dikelola dengan standar akuntansi yang ketat. Dan tentu yang terakhir mempersempit ruang gerak penyelewengan anggaran melalui sistem pelaporan yang terintegrasi.