RRI.CO.ID, Pamekasan - Guru Besar UIN Madura, Achmad Muhlis menanggapi kebijakan WFH. Menurutnya jika sebelumnya produktivitas diukur dari kehadiran fisik di tempat kerja, maka dalam sistem WFH, produktivitas lebih bergantung pada hasil kerja. Pergeseran ini dapat mendorong lahirnya budaya kerja yang lebih berbasis kinerja (performance-based), yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, hal ini juga dapat memicu tekanan baru bagi pekerja untuk terus menunjukkan performa tinggi tanpa batas waktu yang jelas.

Dalam konteks hubungan antara kebijakan energi dan stabilitas sosial, WFH dapat menjadi instrumen yang efektif jika diintegrasikan dengan kebijakan lain yang mendukung. Misalnya, penguatan infrastruktur digital, perlindungan terhadap sektor-sektor yang terdampak, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi. Tanpa pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini berisiko menimbulkan resistensi sosial yang dapat mengganggu stabilitas.

Dia melanjutkan soal penerapan WFH sebagai respons terhadap krisis energi global mencerminkan kemampuan negara untuk beradaptasi dalam menghadapi ketidakpastian, ia bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga refleksi dari paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya dan hubungan kerja.

“Dalam dialektika antara efisiensi energi, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sosial, WFH menjadi salah satu bentuk inovasi kebijakan yang mencoba menjembatani kebutuhan jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang,” ucapnya, Minggu 29 Maret 2026.

Dengan demikian, tinjauan terhadap kebijakan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melihatnya sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, di mana faktor global, nasional, dan individual saling berinteraksi.

“Di tengah dunia yang terus berubah, kemampuan untuk mengelola perubahan tersebut secara bijak menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas nasional,” katanya, mengakhiri.