RRI.CO.ID, Sampang - DPRD Kabupaten Sampang menyikapi serius terkait persoalan guru PPPK paruh waktu. Isu kesejahteraan dan kepastian status menjadi sorotan utama dalam audiensi resmi yang dilakukan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTKN) di kantor DPRD Sampang, Senin 9 Februari 2026.

Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohamad Salim, menyatakan situasi PPPK paruh waktu saat ini belum ideal.“Mereka sudah ASN, tapi kesejahteraannya masih menggantung,” katanya.

Menurut Salim, kondisi tersebut muncul akibat regulasi pembiayaan yang terhenti di tengah jalan.“Sekolah tidak boleh membayar, sementara tunjangan PPPK paruh waktu belum turun,” ujarnya.

DPRD meminta BKPSDM dan BKAD tidak menunggu petunjuk teknis pusat.“Kami minta segera bersurat ke BKN dan kementerian terkait,” ucapnya.

Salim juga menyinggung Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 13.“SE itu membuka peluang pembiayaan dari BOS setelah analisis anggaran,” katanya.

Ia menekankan pentingnya langkah aktif pemerintah daerah.“Jika APBD tidak cukup, harus ada komunikasi resmi ke kementerian,” ucapnya.

Komisi I meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tersebut.“Mereka butuh kepastian, bukan janji tanpa waktu,” kata Salim, mengakhiri.