KBRN, Bangkalan: Sengketa lahan SDN Lerpak 2 Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan terus bergulir dan kini memasuki jalur hukum.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhammad Yakub dalam dialog interaktif di RRI Sampang, menegaskan pihaknya telah bersurat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempertanyakan asal-usul sertifikat yang terbit atas lahan sekolah.

“Kenapa bisa muncul sertifikat, padahal sekolah sudah berdiri puluhan tahun di atas tanah itu sebagai fasilitas umum. Seharusnya ketika sertifikat terbit, Pemda harus diberitahu,” ujar Yakub. Selasa (2/12/2025)

Menurutnya, jawaban BPN menyebutkan sertifikat memang timbul secara administratif. Namun pihaknya tetap mempertanyakan proses penerbitan tersebut melalui kuasa hukum. Sementara itu, demi menjaga kondusivitas, kegiatan belajar siswa dialihkan ke rumah-rumah warga sekitar. Guru tetap mengajar seperti biasa, meski di lokasi darurat.

“Kami tidak ingin hak-hak siswa terganggu. Pembelajaran tetap berjalan, meski sementara di rumah warga,” tambahnya.

Di sisi lain, kuasa hukum pemilik tanah, Abd. Wasik, dalam dialog interaktif di RRI Sampang membantah tudingan penyegelan sekolah.

“Penyegelan itu berarti menutup gerbang dengan gembok atau rantai. Kami tidak pernah melakukan itu. Kami hanya memberi batas pada tanah milik klien kami agar masyarakat tahu ini adalah lahan kami,” jelas Wasik, Direktur DK Law Firm.

Ia menegaskan bahwa sertifikat hak milik atas nama kliennya, M. Yasir, sah secara hukum dan diterbitkan oleh BPN Bangkalan pada 2022 melalui program nasional (PRONAS).

“Sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan tertinggi. Itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui prosedur resmi BPN,” tegasnya.

Meski menegaskan posisi hukum kliennya, Wasik tetap membuka ruang komunikasi.

“Kami tetap membuka pintu untuk penyelesaian kekeluargaan. Kalau ada opsi kerjasama, misalnya sewa lahan, itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Yang penting komunikasi baik dan komitmen jelas,” ujarnya.