FEB UTM dan DJPK Gelar Workshop Pemberdayaan Desa

KBRN, Bangkalan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (FEB UTM) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Workshop Pemberdayaan bagi 150 pengelola BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Madura di Kampus setempat, Selasa (16/9/2025).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Sutikno, menugnkapkan program ini merupakan kerjasama antara FEB UTM dengan DJPK Kemenkeu RI yang sudah memasuki tahun kelima.

“Setiap tahun kedua sudah melakukan kegiatan serupa, namun tahun ini ada yang sedikit berbeda, kalau pada tahun-tahun sebelumnya hanya melakukan pelatihan pada pengurus BUMDES, tahun ini melibatkan pengurus KDKMP yang merupakan sebuah program atau kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk mengakselerasi ASTA CITA Presiden Probowo terutama Cita, Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Workshop Pemberdayaan pada 150 pengelola BUMDES dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan sehari penuh dengan bebrbagai materi pelatihan diantaranya, mulai dari model pemberdayaan BUMDES dan Pengembangan KDKMP, Menggali Potensi Pembiayaan Usaha Mikro melalui BUMDES dan KDKMP, Menyusun Rencana Bisnis BUMDES dan KDKMP, sampai pada Tatakelola dan Keuangan BUMDES dan KDKMP.

“Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada kegiatan workshop saja, namun akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan oleh dosen-dosen di lingkungan FEB selama 3 bulan terhadap BUMDES dan KDKMP yang sudah dipilih untuk mengikuti program ini. Kegiatan ini sangat strategis bagi kedua bela pihak untuk mendorong pencapaian program nasional khususnya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Bagi FEB,” ucapnya.

Mmenurut Prof. Sutikno program ini merupakan wujud nyata FEB dalam meningkatkan peran Tri Dharma civitas akademiknya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Program ini semakin meneguhkan bahwa FEB UTM komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang iklusif, yaitu pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga harus mampu meningkatkan pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja,” kata Sutikno Mengakhiri.