BPS Pamekasan Tegaskan Data Desil Tidak Bersumber dari Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Sampang - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat (desil) tidak berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data desil yang saat ini digunakan oleh pemerintah bersumber dari pendataan dan pemutakhiran data sosial ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya.

Kepala BPS Kabupaten Pamekasan, Parsad Barkah Pamungkas, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan untuk menetapkan status kemiskinan atau menentukan desil individu maupun rumah tangga. Sensus yang berjalan berfokus pada pendataan seluruh aktivitas usaha non-pertanian untuk memetakan struktur perekonomian.

"Tahun 2025 seluruh data itu diintegrasikan pada DTSEN, ada data dari Kemensos, dari Bappenas, Regsosek, DTKS, PLN, Pertamina, Dirjen Dukcapil, OJK, dan komponen lain, semua terintegrasikan. Data sensus ekonomi yang baru saja dilakukan belum terinput dalam integrasi ini," ucap Parsad, Kamis 10 September 2026.

Lebih lanjut Parsad menegaskan bahwa pengelompokan desil dalam DTSEN merupakan (integrasi) berbagai sumber data resmi, karakteristik sosial ekonomi keluarga yang terukur, serta pemadanan dengan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Parsad mengimbau masyarakat memahami perbedaan fokus antara Sensus Ekonomi dan pendataan kesejahteraan sosial agar tidak timbul kekhawatiran pada hasil sensus yang telah berjalan. Hasil pendataan komprehensif ini diproyeksikan menjadi basis pemetaan struktur ekonomi nasional sekaligus landasan kebijakan pemerintah dalam merumuskan program pemberdayaan UMKM.