Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Sampang Harus Masuk Perencanaan dan Anggaran

RRI.CO.ID, Sampang – Dalam upaya peningkatan kapasitas penanganan bencana di Kabupaten Sampang, SIAP SIAGA Jatim memberikan dukungan pendampingan pada penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Ditekankan, hasil nilai IKD nantinya tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi juga harus dimanfaatkan secara nyata dalam penganggaran dan kebijakan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Jawa Timur, Mambaus Suud, saat menghadiri kegiatan monitoring dan penilaian IKD Kabupaten Sampang yang berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Sampang, Rabu 9 September 2026.

“Melalui nilai IKD kita bisa melihat bagaimana ketangguhan kabupaten Sampang dalam menghadapi bencana. merupakan bagian penting dari kajian risiko bencana karena mencerminkan tingkat kapasitas daerah, menjadi alat analisis dan verifikasi IKD untuk mencatat, terverifikasi, dan secara jelas terdokumentasi progres upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara jelas," tutur Mambaus Suud.

Pemkab Sampang telah mencatatkan nilai IKD tahun 2025 sebesar 0.61 dengan arti ketahanan daerah dalam kebencanaan berada di tingkat menengah, dengan target 0.68. Nilai ini menandai dasar rekomendasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat dan meningkatkan ketahanan daerah

“Saat ini terjadi peningkatan tren bencana, tren kejadian bencana yang meningkat menyebabkan tingkat risiko bencana di semua daerah tinggi termasuk di Sampang, apabila ini di tambah nilai IKD daerah yang rendah otomatis resikonya semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya IKD nanti akan dilihat rekomendasi yang di hasilkan apakah ada aspek prioritas yang perlu segera ditangani, ini yang harus masuk ke perencanaan daerah, tidak hanya pada BPBD tetapi lembaga dan insitusi baik pemerintah maupun non pemerintah," katanya, menambahkan.

Peningkatan kapasitan ketahanan bencana di Sampang yang tergambar dalam nilai IKD diharapkan secara konkret terwujud dalam kebijakan dalam penanganan bencana, baik sebelum, saat dan penangan pasca bencana.