Pemkab Sampang Gelar Lokakarya dan Monitoring Penilaian Indeks Ketahanan Daerah

  • 09 Sep 2026 12:35 WIB
  •  Sampang
Poin Utama
  • Pemkab Sampang menyelenggarakan Lokakarya dan Monitoring Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai upaya strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana di wilayah setempat.
  • Kegiatan melibatkan unsur multipihak (pentahelix) yang mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah, komunitas, media, dan dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas bencana secara komprehensif.
  • Asisten I Setdakab Sudarmanta mewakili Bupati Sampang dalam kegiatan yang diselenggarakan bersama BPBD Jawa Timur dan Tim Siap Siaga Jawa Timur.

RRI.CO.ID, Sampang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Lokakarya dan Monitoring Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) bekerja sama dengan Tim Siap Siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang.

Hadir mewakili Bupati Sampang, Asisten I Setdakab Sudarmanta, perwakilan BPBD Jatim, Tim Siap Siaga Jatim, serta BPBD Sampang. Kegiatan ini diikuti oleh unsur multipihak kebencanaan (pentahelix), yang terdiri dari perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas, media, dan dunia usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan ketahanan daerah harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan.

"Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana," tutur Sudarmanta saat membacakan sambutan Bupati.

Bupati juga mengingatkan agar penilaian IKD tidak sekadar dipandang sebagai rutinitas tahunan demi meraih angka atau nilai indeks semata, melainkan sebagai alat evaluasi dan refleksi bersama. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memberikan data, dokumen pendukung (evidence), dan informasi yang benar-benar akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian IKD menegaskan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, tetapi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah menekankan bahwa nilai IKD harus mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ketahanan di lapangan.

"Yang lebih penting lagi, jangan sampai ketahanan daerah hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sudamanta, mengakhiri

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....