RRI.CO.ID, Bangkalan - Tim Korem 084/Bhaskara Jaya melaksanakan penilaian Lomba Desa Mantap di Desa Kool, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Rabu 22 Juli 2026. Penilaian ini berfokus pada penguatan sektor perekonomian warga, terutama mengoptimalkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian desa guna mendorong ketahanan wilayah yang mandiri dan sejahtera.

Dalam kegiatan tersebut, peninjauan dilakukan langsung terhadap berbagai aspek indikator Desa Mantap, termasuk efektivitas tata kelola usaha bersama berbasis koperasi masyarakat. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi sejauh mana daya dukung ekonomi kerakyatan mampu menjadi pilar utama kesejahteraan warga desa.

Rangkaian penilaian berjalan tertib, aman, dan lancar dengan pendampingan langsung dari Kodim 0842/Bangkalan yang diwakili oleh Lettu Caj Hendarnanto. Penilaian ini juga dihadiri oleh Pasiwanwil Korem 084/Bhaskara Jaya Mayor Kav Dani, Pasiops Mayor Inf Heri, Pasiintel Mayor Cpl Khoiri, Kasubdit Bhabinkamtibmas Polda Jawa Timur AKBP Suegijoto, Batiwanmil Peltu Suprayitno, Kepala Desa Kool, serta jajaran Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat.

Lettu Caj Hendarnanto menegaskan bahwa pembinaan potensi desa, khususnya penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi, menjadi kunci vital dalam mewujudkan kemandirian wilayah. Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat agar roda perekonomian tingkat desa dapat berputar optimal.

"Kodim Bangkalan siap mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kualitas desa. Melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami berharap Desa Kool dapat terus berkembang, menguatkan perekonomian warga melalui wadah koperasi, serta menjadi contoh desa yang aman, mandiri, dan memiliki ketahanan wilayah yang kuat," tuturnya.

Penilaian Desa Mantap merupakan evaluasi untuk mengukur kesiapan desa dalam mewujudkan wilayah yang Aman, Tertib, Adaptif, Profesional . Lomba Kelurahan/Desa MANTAP ini diselenggarakan secara kolaboratif bertujuan memperkuat ketahanan wilayah, menguji kemandirian masyarakat, dan mendorong sinergi birokrasi dari tingkat paling bawah.