RRI.CO.ID, Sampang - Polemik dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian publik. Isu sensitif ini mencuat ke permukaan pasca aksi demonstrasi yang digelorakan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang pada Kamis 25 Juni 2026 lalu.

Menyikapi riuh publik tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni (Fafan), angkat bicara bahwa hingga saat ini belum ada regulasi atau aturan umum yang secara eksplisit melarang anggota legislatif ikut mengelola dapur MBG.

"Hal itu tergantung pada kebijakan internal masing-masing partai politik (parpol). Beberapa partai mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan kadernya memiliki dapur MBG, sementara yang lain tidak. Jadi, kebijakannya berbeda-beda dan kembali kepada aturan internal masing-masing parpol," tutur Fafan, Minggu 28 Juni 2026.

Fafan tidak menampik jika keterlibatan anggota dewan dalam pusaran program nasional ini memicu polemik di tengah masyarakat. Sorotan tajam dari publik dinilai wajar karena posisi anggota legislatif sangat rawan memicu konflik kepentingan jika tidak dibarengi dengan transparansi yang kuat.

Namun, politisi muda ini meminta publik untuk tidak menggeneralisasi persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa esensi utama dari program strategis nasional ini adalah mendongkrak kualitas gizi peserta didik dengan melibatkan banyak elemen, mulai dari penyedia pangan, UMKM, tenaga kerja lokal, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jika program MBG sudah dijalankan sesuai koridor regulasi pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN), maka keterlibatan seseorang dalam pengelolaan dapur tidak bisa langsung dipersoalkan. Harus dibedah dulu, apakah mekanismenya sudah sesuai aturan atau belum," tegasnya.

Mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menelan anggaran negara dalam skala besar, DPRD Sampang mendesak agar aspek keterbukaan dan profesionalisme menjadi panglima dalam pelaksanaannya. Pengawasan berlapis dari pemerintah, lembaga terkait, hingga elemen masyarakat sipil mutlak diperlukan agar tidak timbul misinformasi dan gejolak sosial.

"Kami di DPRD sangat terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana program ini bisa berjalan dengan bersih, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh anak-anak di Sampang," ujar Fafan mengakhiri.