RRI.CO.ID, Sampang – Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang akan masuk ke program "Sekolah Rakyat" (SR) Sampang.

Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sekretaris Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang, Muhammad Nasrun, mengungkapkan bahwa proses verifikasi faktual ini sudah mulai berjalan sejak Kamis, 18 Juni 2026. Tim gabungan yang terdiri dari Dinsos, BPS, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diterjunkan langsung guna memastikan bantuan pendidikan dari pemerintah ini benar-benar tepat sasaran.

"Tim dari Dinsos, BPS, dan teman-teman pendamping sosial saat ini sudah bergerak di lapangan. Verifikasi ulang ini memang kita fokuskan pada kondisi khusus, yaitu warga yang berada di desil tinggi secara data DTKS, tetapi fakta di lapangannya mereka sangat miskin dan seharusnya masuk ke desil satu," ujar Nasrun, Jumat, 19 Juni 2026.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Berdasarkan laporan awal, kunjungan kedua bersama BPS ini menyasar sedikitnya 9 orang calon siswa di beberapa wilayah kecamatan yang dinilai mendesak untuk ditinjau ulang. Rinciannya mencakup:

• Kecamatan Camplong: 3 calon siswa

• Kecamatan Sampang Kota: 4 calon siswa

• Kecamatan Pangarengan: 2 calon siswa

Nasrun menambahkan, seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS yang dijadwalkan pada hari Senin mendatang. Rapat tersebut dilakukan untuk menentukan angka final serta keputusan mengenai rekomendasi penambahan kelas atau Rombongan Belajar (Rombel) bagi jenjang SMP dan SMA yang kuotanya saat ini sudah membeludak.

Melalui verifikasi faktual yang ketat ini, Pemerintah Kabupaten Sampang berharap seluruh anak dari keluarga tidak mampu dapat terjaring secara akurat dan memperoleh hak pendidikan yang layak melalui program Sekolah Rakyat.