RRI.CO.ID, Pamekasan - Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat koordinasi dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pamekasan, para camat, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta beberapa pihak terkait lainnya, di ruang pertemuan Wahana Bina Praja, Jumat, 24 April 2026.

Wakil Ketua Satgas MBG Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan rakor tersebut untuk memperjelas komitmen dalam rangka percepatan operasional sekaligus mengevaluasi persoalan atau kekurangan pelaksanaan MBG.

"Tentu butuh komitmen bersama, baik dari satgas, korwil, dan pemilik SPPG, untuk segera melakukan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan agar berjalan lebih baik, di antaranya harus memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS)," ucapnya.

Korwil BGN Kabupaten Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah menyampaikan dari 120 SPPG, 2 di antaranya dihentikan sementara operasionalnya karena bangunan dapur serta peralatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga diminta untuk melakukan perbaikan.

"Hal itu adalah salah satu bagian dari evaluasi yang menjadi catatan khusus dari pimpinan. Dengan adanya itu, para penerima manfaat harap menunggu dapur tersebut beroperasi kembali," ujarnya.

Pada rakor tersebut juga disampaikan bahwa pekerja di SPPG wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian.