RRO.CO.ID, Sampang - Tim PKH Provinsi Jawa Timur, Hanafi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan langsung. Data calon siswa diambil secara objektif dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan prioritas pada masyarakat yang berada di Desil 1 dan 2 (kemiskinan ekstrem).

“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar menyasar anak-anak yang putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan karena kendala ekonomi,” ungkapnya, Jumat, 24 April 2026.

Guna menjaga integritas program, Hanafi menjamin bahwa proses seleksi ini bersih dari praktik "jalur belakang" atau intervensi pihak mana pun. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menuntut transparansi penuh. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam memantau data melalui aplikasi pengecekan DTSEN, sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian status ekonomi, publik dapat melaporkannya secara terbuka.

"Masyarakat bisa melakukan pengecekan dan memantau langsung. Jika tidak masuk Desil 1 atau 2, maka tidak bisa dipaksakan masuk," tutupnya.

Pemerintah juga menerapkan sistem verifikasi berlapis yang melibatkan lintas instansi, mulai dari SDM PKH, Dinas Sosial, hingga BPS. Jika terdapat perbedaan antara data administratif dengan fakta di lapangan, tim akan melakukan survei langsung untuk validasi.