RRI.CO.ID, Bangkalan - Kesejahteraan nelayan Bangkalan menunjukkan tren positif dengan nilai tukar nelayan (NTN) Februari 2026 berada di atas 100. Namun, di balik data yang menjanjikan, nelayan masih menghadapi masalah serius di lapangan, terutama terkait penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menegaskan bahwa NTN di atas 100 menandakan usaha nelayan secara ekonomi menguntungkan. Meski demikian, tingkat keuntungan masih lebih rendah dibandingkan usaha pertanian lain.

“Kalau investasi Rp100 juta, penghasilan nelayan bisa mencapai Rp104 juta. Artinya ada keuntungan bersih, meski belum sebanding dengan petani yang nilai tukarnya sudah 116,” ujar Karyadinata.

Ia menyebutkan, secara agregat kesejahteraan petani dan nelayan di Bangkalan mengalami peningkatan. PDRB sektor pertanian yang sempat turun dari 24 persen pada 2024 menjadi 20 persen, kini naik kembali ke 21 persen pada 2025.

Momentum pemulihan ini, menurutnya, harus dijaga dengan mendorong produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Program utama yang dijalankan adalah perlindungan nelayan dan petani melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Bangkalan bahkan mewajibkan perlindungan ini karena risiko kerja di sektor perikanan dan pertanian dinilai cukup tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi produk perikanan agar tidak lagi bergantung pada pengolahan tradisional yang merugikan. Kemudahan pengurusan rekomendasi subsidi BBM kini bisa dilakukan di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan lebih dekat dengan masyarakat.

“Bangakalan juga menjadi bagian dari program nasional “Kampung Nelayan Merah Putih” yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lima desa diusulkan sebagai pilot project penataan kampung nelayan modern dan bermartabat,” imbuhnya.

Namun, Ketua Pokmaswas Amirul Bahri Arosbaya, Bilal Kurniawan, menyoroti masih adanya pembiaran penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau.

“Alat ini merusak biota laut sekaligus menghancurkan alat tangkap nelayan tradisional. Akibatnya pendapatan kami menurun. Kami butuh perhatian nyata, bukan sekadar data,” Bilal menegaskan.