RRI.CO.ID, Bangkalan - Kabupaten Bangkalan membuktikan bahwa data yang akurat menjadi dasar pengembilan kebijakan yang efektif untuk melawan kemiskinan. Melalui strategi integrasi data yang sistematis, Bangkalan saat ini menjadi daerah percontohan (pilot project) nasional,

Keberhasilan ini ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Pendopo Pratanu, Selasa 31 Maret 2026. Pemkab Bangkalan dinilai berhasil mentransformasi cara kerja birokrasi dari sekadar menyalurkan bantuan menjadi sistem intervensi yang presisi.

Plt. Kepala Bappeda Jatim, Moh Yasin menyampaikan apresiasi tinggi atas pencapaian Bangkalan.

"Bangkalan ini bisa dikatakan menjadi ‘komandan’ dalam penanganan kemiskinan. Kebijakannya adaptif, berbasis data, dan terus dievaluasi," tutur Moh. Yasin.

Kunci utama keberhasilan Bangkalan terletak pada keberanian melakukan pembaruan data secara berkala dan mandiri. Berawal dari inovasi lokal Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Bangkalan berhasil mengembangkan mekanisme by name by address yang sangat mendetail.

Sistem ini memetakan masyarakat berpenghasilan rendah secara akurat mulai dari desil 1 hingga desil 5. Keberhasilan model ini bahkan telah diadopsi dan dikembangkan menjadi Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pengelolaan data di Bangkalan sangat dinamis dengan pembaharuan secara berkala, verifikasi factual terus dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisi riil di lapangan tercermin dalam sistem. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, meminimalisir risiko salah sasaran (inklusif).

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau mobilitas ekonomi warga. Jika warga di desil 1 berhasil naik kelas ke desil berikutnya, artinya program tersebut efektif. Jika tidak, kebijakan segera dievaluasi.

Keberhasilan ini terus menjadi komitmen Pemkab Bangkalan untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi. Keberhasilan menjadi percontohan nasional ini bukan merupakan titik akhir, melainkan standar baru bagi Bangkalan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.