KBRN, Bengkalis : Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, menyuarakan kegelisahan daerah penghasil sumber daya alam yang masih menghadapi tekanan ekologis dan keterbatasan fiskal. Menurutnya, isu lingkungan dan keadilan fiskal tidak lagi dapat diperlakukan sebagai agenda pinggiran.
Hal tersebut disampaikan Bagus Santoso saat menghadiri forum detikcom Regional SUMMIT Riau bertema “Bumi Lancang Kuning Menyongsong 2025: Kolaborasi Membangun dan Menjaga Lingkungan untuk Kemajuan”, Jumat (19/12/2025), di Ballroom Hotel The Premier, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Forum ini dihadiri kepala daerah, Forkopimda Riau, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan nasional.
Dalam diskusi strategis, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan memaparkan kompleksitas tantangan lingkungan di Riau, mulai dari degradasi gambut, kebakaran hutan dan lahan, hingga risiko hidrometeorologi seperti banjir, longsor, abrasi, dan penurunan muka tanah.
“Interaksi antara sistem drainase, sekat kanal gambut, dan hujan ekstrem menciptakan risiko baru. Jika tidak dikelola dengan benar, masalah akan saling memperburuk,” ujarnya.
Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso (foto.prokopim)
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Bupati Bengkalis menegaskan bahwa daerah penghasil seperti Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor minyak, gas, dan kelapa sawit, namun belum sepenuhnya merasakan dampak fiskal yang adil.
“Kabupaten Bengkalis adalah daerah penghasil. Kami berharap pemerintah pusat memprioritaskan agar minyak, gas, dan sawit benar-benar berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah,” kata Bagus Santoso.
Ia juga mendorong pembangunan industri pengolahan berbasis daerah di Riau agar nilai tambah tidak seluruhnya keluar wilayah. “Riau tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah. Harus ada industri pengolahan, dari minyak goreng hingga produk turunan lainnya,” ujarnya.
Sorotan tajam disampaikan Bagus Santoso terkait kondisi Pulau Bengkalis yang dinilainya sangat kritis akibat abrasi.
“Abrasi sudah menggerus daratan hampir 1,5 kilometer. Dari 222 kilometer potensi abrasi di pesisir Selat Malaka, 120 kilometer tergolong kritis, dan baru 31 kilometer yang tertangani. Jika tidak ada intervensi serius, Bengkalis bisa tenggelam,” tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....