AMPB Minta Khofifah Turun Tangan Atasi Masalah Kapal Bawean

RRI.CO.ID, Surabaya - Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menaikkan eskalasi perjuangan untuk mendorong penyelesaian persoalan masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Setelah bertemu Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, AMPB kini meminta audiensi langsung dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Permohonan audiensi itu disampaikan melalui surat bernomor 21/AMPB/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Surat tersebut telah diterima Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam surat tersebut, AMPB meminta audiensi membahas dua persoalan utama yang dinilai menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Bawean. Yakni, masalah klasik transportasi kap laut dan minimnya pelayanan kesehatan di Bawean.

Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah AMPB bersama Aliansi BEM dan Cipayung Gresik menggelar aksi. Sekaligus audiensi dengan Bupati Gresik di Gedung DPRD Kabupaten Gresik pada 30 September 2026.

Dalam pertemuan itu, Bupati Gresik, Ketua DPRD Gresik, dan Wakil Ketua DPRD Gresik turut hadir. Namun, AMPB menilai pertemuan di tingkat kabupaten belum menghasilkan kepastian kebijakan konkret yang mereka harapkan.

Ketua Umum AMPB Saiq Khayran mengatakan pihaknya membawa persoalan Bawean ke tingkat provinsi karena masalah transportasi dan kesehatan membutuhkan perhatian serta kebijakan lintas kewenangan.

“Ini menunjukkan bahwa kami benar-benar serius memperjuangkan hak-hak masyarakat Bawean, persoalan yang kami bawa bukan persoalan baru dan bukan pula kepentingan kelompok tertentu. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, kK

arena itu, jangan menganggap persoalan ini sepele,” kata Saiq.

Menurut dia, AMPB tidak ingin perjuangan masyarakat Bawean berhenti pada forum audiensi di tingkat Kabupaten Gresik. Sebab, selama ini persoalan Bawean belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah. Tetapi kami tidak ingin berhenti hanya karena sudah bertemu dan berdialog dengan bupati. Kami ingin memastikan ada tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.

AMPB pun membuka ruang dialog dengan Pemprov Jawa Timur. Namun, organisasi mahasiswa dan pemuda Bawean itu menyiapkan langkah lanjutan jika permohonan audiensi tidak mendapatkan respons baik dari Khofifah.

“Jika permohonan audiensi kami tidak diterima atau tidak mendapatkan respons yang jelas, kami akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Jawa Timur untuk mempersiapkan aksi di kantor Pemprov Jawa Timur,” katanya.

Namun, Saiq menegaskan aksi bukan pilihan pertama AMPB. Pihaknya tetap mengedepankan jalur dialog agar dapat menyampaikan langsung masalah yang dihadapi masyarakat Bawean kepada gubernur.

“Kami masih mengedepankan dialog. Kami ingin Gubernur memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan langsung kondisi masyarakat Bawean. Tetapi jika pintu dialog tidak dibuka, tentu kami akan menggunakan ruang konstitusional lain untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.

Ia berharap Gubernur Jawa Timur segera merespons surat tersebut karena persoalan yang dibawa AMPB berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Bawean. “Kami datang bukan untuk mencari panggung, tetapi membawa persoalan masyarakat Bawean yang membutuhkan kebijakan dan penyelesaian,” ujar Saiq.

AMPB juga meminta Pemprov Jawa Timur tidak memandang persoalan Bawean semata-mata sebagai urusan pemerintah daerah di Kabupaten Gresik. Menurut Saiq, masyarakat Bawean merupakan bagian dari Jawa Timur sehingga berhak memperoleh akses pelayanan publik dan konektivitas yang layak.

“Kami ingin pemerintah melihat Bawean sebagai bagian dari Jawa Timur yang harus mendapatkan perhatian. Jangan karena kami berada di pulau, kemudian persoalan yang kami hadapi dianggap jauh dan tidak mendesak. Transportasi dan kesehatan menyangkut kehidupan masyarakat setiap hari,” ujarnya.

Hingga Senin (5/10), AMPB masih menunggu respons Pemprov Jawa Timur atas permohonan audiensi tersebut. Jika tidak mendapat kepastian, AMPB menyatakan siap menggelar aksi di halaman kantor Pemprov Jawa Timur.