Mahasiswa Bawean Desak Pemkab Gresik Segera Bangun Dermaga Plengsengan

RRI.CO.ID, Jakarta - Persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean kembali menjadi sorotan. Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) bersama Aliansi BEM dan Ciapaying Gresik mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik segera mengambil langkah konkret, terutama untuk memastikan konektivitas Bawean-Gresik.

Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Gresik, Rabu 30 September 2026. Mahasiswa menilai persoalan transportasi laut yang berulang setiap kali cuaca dan gelombang memburuk tidak bisa terus diselesaikan dengan jawaban normatif.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa diterima langsung Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir. Serta Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam.

Koordinator AMPB Saiq Khayran menegaskan, kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan keluhan yang sama untuk kesekian kalinya. Mahasiswa menuntut pemerintah memberikan kepastian berupa kebijakan, target, dan langkah yang bisa dirasakan masyarakat.

“Kedatangan kami hari ini bukan lagi untuk mendengarkan jawaban-jawaban normatif. Kami datang untuk meminta jawaban yang konkret, kebijakan yang jelas, dan langkah yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat Bawean,” kata Saiq.

Desak Dermaga Plengsengan Segera Dibangun

Salah satu tuntutan utama AMPB adalah meminta Pemkab Gresik segera menindaklanjuti pembangunan Dermaga Plengsengan yang diharapkan menjadi jalur pelayaran kapal Ro-Ro rute Bawean-Gresik. Mahasiswa juga mendesak pemerintah serius menjadikan KMP Drajat sebagai transportasi reguler yang melayani rute tersebut.

“Kami juga mendesak Pemda Gresik serius menjadikan KMP Drajat sebagai transportasi reguler rute Bawean-Gresik,” kata Saiq.

Menurutnya, persoalan transportasi laut Bawean bukan persoalan baru. Gangguan pelayaran akibat cuaca dan gelombang tinggi terus berulang dari tahun ke tahun.

Karena itu, AMPB menilai pemerintah tidak cukup hanya mengambil langkah ketika terjadi gangguan pelayaran. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem transportasi laut yang memiliki kepastian dan keberlanjutan.

“Transportasi laut bagi masyarakat Bawean bukan sekadar alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Ketidakpastian pelayaran, kata Saiq, berdampak langsung pada distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, pendidikan, mobilitas warga hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.

Layanan Kesehatan Bawean Ikut Disorot

Selain transportasi, mahasiswa menyoroti keterbatasan pelayanan kesehatan di Pulau Bawean. Keterbatasan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta fasilitas penunjang medis di RSUD Umar Mas’ud dinilai perlu segera dibenahi.

Saiq menegaskan, kondisi geografis Bawean seharusnya tidak boleh menjadi alasan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang terbatas.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut keselamatan manusia. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat Bawean terus berhadapan dengan keterbatasan layanan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan RSUD Umar Mas’ud harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari tenaga kesehatan, ketersediaan obat hingga fasilitas penunjang medis.

Transportasi dan Kesehatan Saling Berkaitan

AMPB menilai persoalan transportasi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan. Ketika fasilitas kesehatan di Bawean tidak mampu menangani kondisi tertentu, pasien membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar pulau.

Dalam kondisi seperti itu, kepastian transportasi menjadi faktor yang sangat penting. “Jangan melihat transportasi dan kesehatan sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan,” kata Saiq.

“Ketika rumah sakit tidak mampu memberikan layanan tertentu, pasien membutuhkan rujukan. Tetapi kalau transportasinya tidak pasti, bagaimana pasien bisa mendapatkan pertolongan secara cepat?” ucapnya.

Atas persoalan tersebut, AMPB meminta Bupati Gresik menerjemahkan komitmen pemerintah ke dalam kebijakan yang konkret, lengkap dengan target dan mekanisme evaluasi.

“Kami ingin Bupati benar-benar memperbaiki sistem pelayaran dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Dua persoalan ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika persoalan menjadi krisis,” ujarnya.

AMPB Siap Tagih Komitmen Pemkab

Kehadiran Bupati dan pimpinan DPRD Gresik dalam aksi tersebut, menurut AMPB, harus menjadi awal tindak lanjut, bukan berhenti pada seremoni.

“Hari ini pemerintah dan DPRD hadir langsung di hadapan mahasiswa dan pemuda Bawean. Maka kami berharap kehadiran ini tidak berhenti sebagai seremonial,” kata Saiq.

Ia menekankan pentingnya tindak lanjut yang terukur. "Harus ada tindak lanjut, ada kebijakan, ada target, dan ada evaluasi, kami akan terus mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah,” katanya.

AMPB memastikan akan terus mengawasi kebijakan Pemkab Gresik yang menyangkut kepentingan masyarakat Bawean.

“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah. Kalau ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tentu akan kami dukung. Tetapi kalau persoalan Bawean kembali dibiarkan, kami juga akan kembali mengingatkan dan menagih komitmen pemerintah,” katanya.

Aksi tersebut mempertegas tuntutan agar persoalan Bawean tidak lagi ditangani secara insidental. Bagi mahasiswa, pembangunan konektivitas laut dan penguatan layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang membutuhkan kebijakan konkret, bukan sekadar respons ketika masalah kembali mencuat.